Kasus Simulator SIM, Dirjen Anggaran Kemenkeu ke KPK 18 September

Jakarta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Poernomo urung memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan simulator SIM. Herry tak bisa datang karena padatnya jadwal dan kurangnya tempat di KPK. Jadwal pemanggilan pun diganti pada 18 September 2012.

"Jadi saya belum datang karena kemarin sudah terjadwal di DPD. DPD itu minta penjelasan mengenai RAPBN 2013, sangat dibutuhkan penjelasan dari saya mewakili Menkeu karena mereka akan menyusun pandangan dan pendapat DPD terkait dengan RAPBN. Kan di UU 17 ada kewajiban DPD memberikan pandangan dan pendapat tentang RAPBN 2013. Jadi saya minta izin ke KPK untuk bisa ditunda dan bisa dijadwalkan tanggal 18," ujar Herry di Gedung Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Menurut Herry, selain dia, ada 2 anak buahnya yang juga dipanggil KPK guna memberikan penjelasan mengenai anggaran pembelian simulator SIM tersebut dan perkiraan dampak ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saat ini, yang baru selesai pemberian keterangan ke KPK adalah Direktur Anggaran III Kementerian Keuangan Sambas Mulyana. Sementara Direktur PNBP Askolani belum sempat memberikan keterangan karena ruangan KPK penuh.

"Yang sudah dipanggil dan selesai itu Pak Sambas, Direktur A3 menyangkut masalah penganggaran perencanaan dari hasil pembahasan di DPR sampai menjadi RKKL. Kemudian Pak Asko, saya memperoleh info kemarin dia tidak jadi karena katanya ruangannya penuh. Ruangan KPK-nya penuh jadi ditunda jadi nanti akan diminta penjelasan terkait dengan masalah penentuan target PNPB karena PNPB kan yang dipakai ini, saya belum tahu apakah nanti akan dipanggil atau diminta pandangan keseluruhan atau bagaimana," jelasnya.

Anggota Baleg: Ongkos Perahu di Copenhagen Seharga 2 Mangkuk Bakso

Jakarta Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR, Buchori Yusuf, membantah ada kegiatan wisata saat melakukan kunjungan kerja ke Denmark. Wisata di Sungai Copenhagen adalah kegiatan mengisi waktu luang semata dan menggunakan uang pribadi.

"Ongkosnya hanya 4 krone, kalau dirupiahkan sekitar Rp 60 ribu, itu hanya dapat dua mangkuk bakso," kata Buchori kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Buchori menjelaskan kegiatan yang mereka lakukan di Sungai Copenhagen tidak diagendakan khusus. Kegiatan itu hanya untuk mengisi waktu luang menunggu kunjungan berikutnya ke Kedubes Denmark.

"Selain itu kita ingin tahu bagaimana mereka mengelola wisata sungai di sana. Kita dapat banyak input bagus," ujarnya.

Informasi yang didapat dari kegiatan di sungai itu, kata Buchori, akan dimasukkan dalam kesimpulan hasil kunjungan ke Denmark. "Kita jangan seperti katak dalam tempurung, itu juga akan berguna bagi masukan untuk kita," tuturnya.

Mengenai pembahasan lambang PMI, Buchori menjelaskan bahwa kunjungan ke Denmark itu penting untuk melakukan pendalaman pada negara yang menggunakan lambang 'palang merah'.

"Kita cek ke 2 negara yang pakai dua lambang ini, Turki bulan sabit, Denmark palang merah. Tapi kita bandingkan semua negara yang menggunakan bulan sabit merah, seperti Malaysia yang tidak pakai palang merah, ganti jadi bulan sabit. Nah kita akan pastikan kondisi kebatinan masing-masing," paparnya.

Kesimpulan yang didapat dari kunjungan ke Denmark, Buchori mengatakan bahwa pemerintah Denmark tidak terlalu mengatur lembaga non pemerintah yang serupa PMI.

"Kesimpulannya, pemerintah atau negara tidak mengatur secara khusus, bahkan pemerintah sumbangsihnya pada palang merah terbilang kecil," imbuhnya.

Selama Harga Premium Masih Rp 4.500, Konsumsinya Bakal Melonjak

Jakarta - Saat ini pemerintah terus pusing karena konsumsi BBM subsidi khususnya premium melonjak, dan jatahnya sebesar 40 juta kiloliter (KL) bakal habis. Ini karena premium lebih murah 100% dari pertamax.

Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, satu-satunya cara menahan lonjakan konsumsi BBM subsidi adalah dengan menaikkan harganya.

"Saat ini selisih harga antara premium dengan pertamax mencapai 100%. Kenaikan harga secara politis tidak dipilih oleh parlemen. Jadi sekarang konsumsi melonjak," ujar Komaidi kepada detikFinance, Senin (10/9/2012).

Seperti diketahui, saat ini harga bensin pertamax di Jakarta mencapai Rp 9.850 per liter, dan premium masih di harga Rp 4.5000. Selisih keduanya mencapai 100% lebih. Ini menyebabkan konsumsi BBM subsidi di Jakarta membludak dan diprediksi jatahnya bakal habis 15 September 2012.

"Konsumsi cenderung tidak bisa dikontrol, kendaraan selalu banyak. Memang instrumen paling efektif adalah menaikkan harga," kata Komaidi.

Komaidi menyatakan, lonjakan konsumsi BBM subsidi bukan hanya karena bocor ke industri. "Industri kan logikanya menggunakan solar, sementara konsumsi yang paling melonjak adalah besin premium," katanya.

Seperti diketahui, dari data Pertamina, realisasi konsumsi BBM subsidi sampai 30 Agustus 2012 adalah:

• Premium: Dari kuota 16,185 juta kiloliter (KL), realisasi konsumsinya 18,441 juta KL atau kelebihan 14%
• Solar: Dari kuota 9,138 juta KL, realisasi konsumsinya 10,065 juta KL atau kelebihan 10%
• Kerosene (minyak tanah): Dari kuota 923.052 KL, realisasi lebih rendah yaitu 793.154 KL

Proyek Tol Atas Laut di Bali Diprotes LSM Lingkungan

Jakarta - Pembangunan mega proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa sempat diprotes oleh sekelompok organisasi lingkungan hidup. Pasalnya, sebagian lahan hutan mangrove di kawasan proyek tol tergerus kegiatan konstruksi.

Public Relations Officer PT Jasa Marga Bali Toll, Drajad H Suseno mengatakan, beberapa waktu belakangan ini, pihaknya sempat mendapatkan protes dari sekelompok pecinta lingkungan, namun ia enggan menyebutkan nama organisasinya.

"Beberapa hari ini kami dapat gangguan. Jadi ada beberapa kelompok orang, dia memprotes masalah penebangan mangrove," ungkap Drajad saat dihubungi detikFinance, Minggu (9/9/12).

Mereka memprotes karena penebangan hutan mangrove itu dinilai tidak seusai Analisi Mengendai Dampak Lingkungan (AMDAL). "Padahal kami sesuai AMDAL dan sudah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan," sambungnya.

Drajad mengatakan, dalam izin yang didapat Jasa Marga Bali Toll, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menetapkan sebanyak 2,3 hektar lahan mangrove boleh ditebang di 3 lokasi yaitu Nusa Dua, Ngurah Rai, dan Tanjung Benoa. Namun kenyataanya hanya 1,5 hektar yang terpakai.

"Selama ini yang diizinkan oleh Kemenhut adalah untuk menebang 3 wilayah, Nusa Dua, Ngurah Rai dan Tanjung Benoa itu 2,3 hektar. itu yang kami diijinkan, faktanya juga sampai 1,5 hektar. Kami cinta lingkungan hidup," tegasnya.

Pihaknya berjanji akan menanam kembali atau reboisasi pohon-pohon mangrove setelah proses konstruksi proyek selesai. Drajad menambahkan, walaupun sempat terganggu, proses konstruksi masih berjalan sesuai target yang telah direncanakan.

"Tapi konstruksi kami jalan terus, April diharapkan 100% konstruksi selesai," pungkasnya.

Seperti diketahui Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Tanjung Benoa sepanjang 10 Km di Bali sedang tahap konstruksi. Hingga awal September 2012 progres fisik pembangunan proyek tol senilai Rp 2,3 triliun itu telah mencapai 32,4%.

Diharapkan akhir Oktober mendatang bisa terealisasi 50% dan terus meningkat hingga pada akhir Desember mencapai 75% dan targetnya sebelum KTT APEC 2013 sudah selesai, yaitu pengoperasian perdana targetnya dilakukan April 2013.

Dahlan Setuju Suntik Modal untuk BUMN Pembuat Senjata

Jakarta - BUMN produsen senjata yaitu PT Pindad (Persero) tengah kebanjiran pesanan dari luar negeri. Mesin-mesin produksinya pun bekerja 24 jam selama 7 hari. BUMN ini butuh suntikan modal.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, dirinya menyetujui suntikan modal negara (penanaman modal negara/PMN), namun harus diajukan dulu ke DPR.

"Kemarin saya ke Pindad rapat satu hari di sana memang betul peminat dari luar banyak. Tapi sekarang itu begini, di Pindad itu mesin-mesinnya sudah bekerja 24 jam 7 hari seminggu. Itu penuh sekali, manajemen Pindad meminta karena ini kaitannya dengan pertahanan akan diberikan PMN untuk investasi mesin-mesin pertahanan," papar Dahlan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (7/9/2012).

Dahlan menyetujui Pindad mengajukan PMN untuk menambah mesin baru karena ini bisa mendorong industri persenjataan Indonesia menjadi lebih kuat. "Sayang kalau minat dari luar negeri begitu besar, tapi kita tidak bisa melayani karena keterbatasan pabrik," cetus Dahlan.

Mantan Dirut PLN ini mengatakan, saat ini banyak mesin-mesin milik Pindad yang sudah tua. "Kalau pabrik cukup sekali kapasitasnya karena di Turen, Malang sudah 200 hektar cukup sekali. Butuh investasi Rp 150 miliar untuk peremajaan mesin Pindad," ucap Dahlan.

Hutama Karya Tetap Berambisi Garap Proyek Kereta Layang Bekasi-Slipi

Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) berambisi membangun proyek kereta layang Bekasi-Slipi. Rencana tersebut tetap menjadi impian BUMN karya ini meskipun Menteri BUMN Dahlan Iskan bersikukuh dana pembangunan kereta layang ini harus dibiayai perseroan tidak melalui APBN.

Direktur Utama Hutama Karya, Tri Widjajanto mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan kajian baik sisi teknis maupun komersial dari proyek tersebut.

"Masih melakukan kajian di dalam, teknisnya, komersialnya, legalnya," ungkap Tri saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Rabu (5/9/2012).

Hutama Karya menunjukkan keseriusan dalam membuat proyek ini dengan membentuk tim pengkaji, karena proyek ini merupakan program kerja perseroan.

"Memang sudah jadi program kami dan sudah dibentuk tim untuk mengkaji lebih lanjut di kami," tambahnya.

Terkait pembiayaan, Tri mengatakan, pihaknya pun masih melakukan kajian lebih dalam. Walaupun, menurutnya, apabila dengan menggunakan biaya APBN, segala biaya konstruksi akan bisa lebih murah.

"Kita belum bicara kesanan tapi APBN lebih murah lah seyogyanya, kalau swasta kan business to business," pungkasnya.

Sebelumnya memang Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan proyek tersebut tidak perlu menggunakan APBN.

"Bila memakai uang negara, itu akan melalui proses panjang, beda dengan dana kas internal," ungkap Dahlan.

Rencananya proyek kereta layang ini akan membentang dari Bekasi menuju Slipi sepanjang 22 km. Dan disebut-sebut proyek akan menghabiskan dana sekitar Rp 10 triliun.

Dana Nasabah Tak Dilunasi, Bos Bakrie Life Ngaku Tak Punya Uang

Jakarta - PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) mengaku tak punya dana untuk melunasi cicilan dana pokok nasabah Diamond Investa. Manajemen Bakrie Life sendiri juga tak akan tahu sampai kapan dana para nasabahnya akan kembali sejak ditempatkan sejak 2008 tersebut.

"Kami memang masih menunggu dropping dana dari pemegang saham. Masih dicarikan pendanaanya dan sepertinya tidak mudah," kata Direktur Utama Bakrie Life, Timoer Sutanto ketika dihubungi detikFinance, Selasa (4/9/2012).

Menurut Timoer, pihaknya sendiri tengah mengalami kesulitan. Oleh sebab itu pemegang saham yakni PT Bakrie Capital Invesment (BCI) tengah mencarikan jalan terbaik.

"Sekarang ini memang masih dicarikan jalan karena memang likuiditas seret tapi group masih punya aset non cash," tutur Timoer.

Seperti diberitakan, kasus gagal bayar produk Diamond Investa milik PT Asuransi Jiwa Bakrie sudah berlangsung sejak akhir 2008 hingga kini perusahaan milik keluarga Bakrie tersebut belum melunasi dana para nasabahnya. Bakrie Life baru melunasi dana pokok nasabah kurang lebih hanya 15%, total utang Bakrie Life tercatat Rp 360 miliar.

Bakrie Life memang hanya mengumbar janji-janji palsunya. Dana pokok nasabah Diamond Investa yang direncanakan dicicil 25% per tahun tidak juga dibayar padahal sudah memasuki 2012.

Selama 2011 berarti Bakrie Life tidak mencicil sama sekali.Bakrie Life baru membayar 2,5 kali dana pokok yaitu Maret 2010, Juni 2010, dan September 2010. Total sisa cicilan pokok dan bunga Diamond Investa Bakrie Life yang belum dibayar yaitu per September 2010 sampai dengan Januari 2012.